April 28, 2025
Pada pertengahan April 2025, China Coast Guard mendarat di Sand Cay (disebut Tiexian Jiao oleh Beijing), sebuah pulau karang tak berpenghuni di Laut China Selatan yang diklaim oleh Vietnam, Filipina, dan Taiwan, petugas CCG menegakkan “sovereign jurisdiction” dengan mengibarkan bendera Republik Rakyat Tiongkok, menandai kali pertama Beijing secara resmi merebut wilayah tak berpenghuni milik negara lain dalam beberapa tahun terakhir. Pulau ini hanya berjarak beberapa kilometer dari pulau Thitu (Pag-asa), basis militer Filipina, dan langkah ini bertepatan dengan latihan militer Bersama AS-Filipina “Balikatan”, memicu ketegangan regional terkait pengaruh Tiongkok di kawasan.
Latar Belakang Konflik di Laut China Selatan
Laut China Selatan merupakan salah satu jalur pelayaran tersibuk di dunia dengan nilai perdagangan lebih dari 3 triliun USD per tahun, sekaligus kaya akan sumber daya ikan dan cadangan migas potensial. Sejak lama, Tiongkok mengklaim hampir keseluruhan laut ini berdasarkan “Nine-Dash Line”, bertentangan dengan klaim Filipina, Vietnam, Taiwan, Malaysia, dan Brunei yang juga memiliki kepentingan wilayah di berbagai pulau dan karang dalam gugusan Spratly, Paracel, dan Scarborough. Sengketa ini memuncak hingga Mahkamah Arbitrase Permanen (PCA) di Den Haag menolak klaim maritim Tiongkok pada 2016 dengan menyatakan tidak ada dasar hukum historis untuk Nine-Dash Line.Kronologi Pengambilalihan Sand Cay
- Pendaratan CCG (pertengahan April 2025): Menurut laporan Global Times, petugas Coast Guard China mendarat di Sand Cay tanpa perlawanan dan melakukan “exercise of sovereign jurisdiction” dengan mengibarkan bendera nasional Tiongkok.
- Pembersihan dan Dokumentasi: Tim CCG membersihkan sampah plastik dan serpihan kayu, serta merekam “aktivitas ilegal” oleh pasukan Filipina sebagai bukti.
- Tidak Ada Pangkalan Permanen: Sumber Filipina menyebut petugas CCG meninggalkan karang setelah upacara bendera, tanpa membangun instalasi atau menambat kapal permanen.
- Pengumuman Resmi: Beijing secara resmi mengumumkan Sand Cay sebagai wilayah Tiongkok, menegaskan hak kedaulatan yang menurutnya “tak dapat diganggu gugat”.
Signifikansi Geopolitik
Sand Cay terletak sekitar 3-4 kilometer barat laut Thitu (Pag-asa) Island, di mana Filipina mengoperasikan landasan pacu militer dan pangkalan Coast Guard. Kendali atas Sand Cay memungkinkan China memperluas zona maritim 12 mil nautika di sekitarnya, yang tumpang tindih dengan kawasan pengawasan Filipina di Thitu. Aksi ini terjadi bertepatan dengan latihan militer Bersama “Balikatan” AS-Filipina, menandakan dimensi geopolitik ganda:- Tekanan Strategis: Mendekatkan CCG dan milisi maritim Tiongkok ke pangkalan Filipina, berpotensi memantau pergerakan kapal sekutu.
- Respons Taktis: Menguji kesigapan Filipina dalam menanggapi klaim kedaulatan yang intensif selama latihan gabungan.
Dampak Hukum dan Pertahanan
Berdasarkan Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS), setiap pulau atau karang berhak memperoleh batas maritim, termasuk zona ekosistem eksklusif (EEZ) 200 mil dan zona dasar laut kontinen jika memenuhi kriteria permanen berpenghuni. Namun, PCA 2016 menegaskan bahwa fitur seperti karang pasang surut tidak mendapatkan hak maritim penuh jika tidak didukung keberadaan manusia permanen.- Potensi Pelanggaran: Pengibaran bendera tanpa membangun fasilitas bertentangan dengan prinsip non-militarisasi fitur pasang surut menurut beberapa interpretasi hukum internasional.
- Modernisasi Pertahanan Filipina: Manila mempercepat pembangunan landasan dan pangkalan di Thitu sejak akhir 2023 untuk memperkuat postur pertahanan, termasuk kehadiran Coast Guard baru.
Reaksi dan Tanggapan Internasional
- Filipina: Pemerintah Filipina menegaskan keberatan resmi melalui nota diplomatik, menuduh Tiongkok “mengganggu kedaulatan nasional” dan melanggar hukum laut internasional.
- Amerika Serikat: Gedung Putih menyatakan keprihatinan atas eskalasi, menilai pengibaran bendera sebagai ancaman bagi stabilitas regional dan “potensi pelanggaran hukum internasional”.
- ASEAN & Mitra Regional: Beberapa anggota ASEAN mendukung penyelesaian perselisihan secara damai sesuai UNCLOS, sementara Jepang dan Australia menyerukan penghormatan terhadap putusan PCA.